|||
<<<=====>>>
Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Isu Prioritas Pemerintahan Digital. Pertemuan yang berlangsung, Selasa, (04/02/2025). Dalam rangka mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan guna mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua kementerian menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dalam mendorong agenda digitalisasi birokrasi. Menteri Rini Widyantini menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi juga bagian dari implementasi visi Asta Cita yang menargetkan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
=========================
“Kami percaya bahwa pemerintahan digital yang kuat akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Untuk itu, sinergi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi kunci dalam memastikan transformasi ini berjalan dengan baik,” ujar Rini Widyantini.
Sementara itu, Menteri Meutya Hafid menyoroti pentingnya infrastruktur digital yang andal untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis teknologi. Menurutnya, digitalisasi harus diiringi dengan kebijakan yang mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“Kami terus memastikan bahwa infrastruktur digital yang digunakan oleh pemerintah dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Selain itu, kami juga mendorong literasi digital bagi aparatur negara agar mereka dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” jelas Meutya Hafid.
Dalam rapat ini, beberapa isu strategis yang dibahas meliputi penguatan sistem keamanan siber di sektor pemerintahan, optimalisasi layanan digital berbasis kecerdasan buatan, serta percepatan integrasi data antar-kementerian dan lembaga. Selain itu, dibahas pula rencana implementasi identitas digital nasional yang akan mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.
Pemerintah menargetkan bahwa dalam lima tahun ke depan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dapat mencapai tingkat kematangan yang optimal. Hal ini sejalan dengan agenda besar reformasi birokrasi digital yang telah dicanangkan dalam berbagai kebijakan nasional.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim teknis lintas sektor guna memastikan implementasi kebijakan digital berjalan sesuai target. Selain itu, evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur efektivitas program digitalisasi yang diterapkan.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan pemerintahan digital di Indonesia dapat semakin maju dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat, baik dalam hal efisiensi layanan maupun transparansi kebijakan.
(Red)
