|||
<<<=====>>>
ROKAN HILIR — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta antisipasi fenomena El Nino 2026, Rabu (8/4).
Rakor yang diinisiasi Kapolres Rohil, Isa Imam Syahroni, itu berlangsung di Aula Kantor Wakil Bupati Rohil, Bagansiapiapi, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, TNI-Polri, instansi terkait, hingga perwakilan perusahaan.
Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap potensi karhutla yang dipicu musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.
“Seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa harus meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini, terutama di wilayah rawan. Jangan menunggu kejadian, tetapi lakukan langkah antisipasi,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa status siaga darurat karhutla telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Pemerintah daerah pun mendorong keterlibatan seluruh pihak, termasuk dunia usaha, dalam upaya pencegahan.
Selain itu, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan menindak tegas pelanggaran tersebut.
Kapolres Rohil, AKBP Isa Imam Syahroni, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla tahun ini. Ia menyebutkan bahwa meski jumlah titik api di Rohil relatif rendah dibanding daerah lain di Riau, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.
“Diperlukan kerja sama seluruh elemen, baik pemerintah, TNI-Polri, maupun masyarakat dan perusahaan, untuk mencegah kebakaran sejak dini,” katanya.
Ia juga menginstruksikan jajaran camat, kapolsek, dan penghulu untuk mendata lahan kosong, meningkatkan patroli di wilayah rawan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan karhutla.
Langkah lain yang didorong adalah pembangunan embung dan sekat kanal guna menjaga kelembapan lahan gambut, yang dikenal mudah terbakar saat musim kemarau.
Perwakilan DPRD Rohil, Herkoni, menegaskan dukungan legislatif terhadap upaya penanggulangan karhutla. Ia menekankan pentingnya pengawasan serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan sektor swasta.
Sementara itu, pihak Kejaksaan menyatakan komitmen untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohil mencatat sebanyak 14 dari 18 kecamatan di wilayah tersebut masuk kategori rawan karhutla. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
Sekretaris Daerah Rohil, Fauzi Efrizal, menjelaskan bahwa kebakaran di lahan gambut dapat membakar hingga ke lapisan dalam tanah, sehingga membutuhkan upaya pemadaman ekstra.
“Diperlukan pembasahan hingga ke lapisan terdalam, yang membutuhkan sumber daya besar,” ujarnya.
Rakor tersebut menghasilkan sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan patroli terpadu, penguatan posko siaga, pemantauan hotspot secara harian, serta edukasi kepada masyarakat dan perusahaan untuk menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning).
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menekan potensi karhutla di Rohil.
(Sah Siandi Lubis)
