|||
<<<=====>>>
bin-ri.id- Rokan Hilir, – Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (PT SPRH) kini menjadi sorotan Publik, terkait Pemberitaan yang beredar dibeberapa Media Online, di duga Dirut BUMD PT SPRH tidak Koperatif.
“Joko Prayetno, S.P., merasa prihatin, menilai absennya Dirut BUMD tersebut, telah menghambat proses pertanggung jawaban untuk mengklarifikasi Perihal hal -hal di anggap penting, agar transparansi. Sebagai perusahaan daerah dengan pengelolaan anggaran yang signifikan,
Salah satunya terkait keterlambatan laporan ini menjadi isu serius yang berdampak luas bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
“Tidak Koperatif nya seorang pemimpin perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas dana publik sebesar ini?” Ucap Joko.
Patut di persalahkan Dirut BUMD ini bukan hanya mencoreng kredibilitas perusahaan, tetapi juga menimbulkan keraguan tentang tata kelola dan komitmen mereka dalam mengemban amanah dalam pengelolaan (BUMD) Milik Kabupaten Rokan Hilir,” ujar Joko Prayetno dengan tegas.
Joko menekankan pentingnya kehadiran seorang pemimpin (BUMD) dalam memastikan setiap kegiatan dan anggaran yang dikelola bisa dipertanggungjawabkan.
“Seorang Dirut (BUMD) harus bersikap kooperatif dong” ini menyangkut kepercayaan publik, dan absennya Dirut jelas mengganggu proses pelaporan dan membuat publik kehilangan keyakinan akan transparansi perusahaan ini. Pemerintah daerah dan masyarakat Rokan Hilir berhak tahu ke mana anggaran tersebut dialokasikan,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Joko Prayetno mendesak pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk segera menindaklanjuti ketidakhadiran Dirut PT SPRH dan memastikan proses pertanggungjawaban perusahaan. “Jika pimpinan perusahaan tidak mampu hadir dan memberi kejelasan, maka sebaiknya pemerintah mempertimbangkan langkah strategis untuk menjaga integritas pengelolaan dana daerah,” pungkasnya.
_
