|||
<<<=====>>>
MUSI BANYUASIN — Di tengah gegap gempita narasi besar pembangunan nasional menuju “Indonesia Emas 2045”, realitas di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, justru bergerak ke arah sebaliknya. Warga di sejumlah wilayah pedesaan merasa seperti ditarik mundur ke masa lalu akibat kondisi infrastruktur jalan yang tak kunjung tersentuh perbaikan layak.
=========================
Sebuah aksi protes simbolik dilakukan Koalisi LSM, Ormas, Pers, dan Mahasiswa Muba dengan memasang spanduk raksasa bertuliskan “TOLONG… JALAN KAMI DI COR BETON!!!!”. Spanduk tersebut menjadi bentuk kritik keras terhadap kondisi jalan rusak parah sepanjang kurang lebih 90 kilometer di ruas Mangun Jaya hingga Macang Sakti.
Aksi ini dikoordinatori oleh Koordinator Aksi, Lekat Gonzales, bersama elemen masyarakat sipil yang menilai pemerintah telah gagal memenuhi kebutuhan dasar warga terkait infrastruktur jalan.
Aksi ini mencuat ke publik dalam beberapa hari terakhir, bersamaan dengan viralnya dokumentasi kondisi jalan di media sosial yang memperlihatkan kerusakan ekstrem.
Spanduk dipasang di wilayah Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, tepat di jalur yang menjadi simbol buruknya kondisi infrastruktur penghubung antar desa.
Kerusakan jalan yang telah berlangsung puluhan tahun tanpa perbaikan signifikan menjadi pemicu utama. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas dan ekonomi warga justru berubah menjadi “kubangan kerbau” penuh lumpur saat hujan dan debu pekat saat kemarau. Kondisi ini menghambat distribusi hasil bumi, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, serta memperburuk kualitas hidup masyarakat.
Koordinator Aksi, Lekat Gonzales, menegaskan bahwa tuntutan warga sangat sederhana namun penting dan vital.
“Ini bukan soal proyek mewah. Kami hanya meminta jalan kami dicor beton agar layak dilalui. Sudah puluhan tahun kami hidup dengan kondisi seperti ini, sementara daerah kami menyumbang kekayaan sumber daya alam yang tidak sedikit,” ujar Lekat Gonzales dalam pesan WhatsAppnya kepada berbagai media, Kamis (23/4/2026).
Ia juga menyindir keras lambannya respons pemerintah.
“Kalau pejabat pusat dan daerah tidak melihat ini sebagai masalah serius, lalu apa lagi yang harus terjadi? Apakah harus menunggu jalan ini benar-benar hilang dari peta?” tambahnya.
Aksi dilakukan melalui pemasangan spanduk bernada satir dan kritik terbuka yang menyebut langsung sejumlah pejabat tinggi, mulai dari Presiden RI terpilih, menteri terkait, hingga kepala daerah. Langkah ini dipilih sebagai bentuk tekanan moral agar pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap kondisi yang dianggap sebagai kegagalan tata kelola pembangunan.
Kondisi jalan sepanjang 90 kilometer itu kini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan ketimpangan pembangunan yang nyata. Di satu sisi, narasi kemajuan terus digaungkan; di sisi lain, warga masih berjibaku dengan lumpur dan debu demi sekadar beraktivitas.
Bagi masyarakat Muba, angka 90 kilometer bukan sekadar hitungan panjang jalan. Itu adalah simbol panjangnya penderitaan yang selama ini mereka tanggung dan yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
(Rumansah)
