|||
<<<=====>>>
Bagansiapiapi – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau secara resmi menggelar Entry Meeting sebagai tahapan awal pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 11 April 2025, bertempat di Aula Rapat Lantai 8 Kantor Bupati Rohil, Jalan Lintas Pesisir, Batu Enam, Bagansiapiapi.
Tim pemeriksa dari BPK RI yang berjumlah tujuh orang dipimpin oleh Ety Purwanti. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, di ruang kerjanya. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal, para asisten, staf ahli bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Rokan Hilir, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
Dalam arahannya, tim BPK menekankan pentingnya partisipasi aktif dan sikap kooperatif dari seluruh OPD selama proses pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan rinci atas dokumen keuangan OPD dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 35 hari ke depan.
Bupati Rohil menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk tetap berada di tempat, serta siap menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan tim auditor secara tertib dan tepat waktu.
“Entry Meeting ini merupakan bentuk sinergi awal antara Pemkab Rohil dan BPK RI dalam rangka pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024. Saya berharap seluruh OPD bersikap proaktif dan kooperatif, serta tidak meninggalkan daerah selama proses audit berlangsung,” tegas Bupati.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal turut menekankan pentingnya kehadiran para kepala OPD di wilayah kerja masing-masing guna mendukung kelancaran proses audit. Ia juga menegaskan bahwa seluruh perjalanan dinas ke luar daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari Bupati.
“Kita harus memastikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan auditor dapat segera dipenuhi. Jika terdapat keperluan mendesak untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, mohon ajukan izin resmi kepada Bupati,” ujar Sekda.
Fauzi juga menyampaikan harapannya agar hasil pemeriksaan tahun ini kembali mengantarkan Pemkab Rokan Hilir meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia menegaskan bahwa setiap temuan auditor harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Seluruh catatan dari BPK harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan berulang. Semoga tahun ini kita kembali meraih opini WTP sebagai cerminan akuntabilitas publik,” pungkasnya.
Kegiatan Entry Meeting ini menjadi penanda dimulainya proses pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah secara menyeluruh, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas.
[Sah Siandi Lubis]
