=======
<<<=====>>>
:
Batam – Laskar Merah Putih (LMP) Kepri menyoroti kebijakan aplikator ojek online terkait pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi para driver. Hal ini menyusul adanya surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang meminta aplikator untuk memberikan BHR kepada para pengemudi ojek online, khususnya di Kota Batam.
Namun, besaran BHR yang diberikan dinilai tidak masuk akal dan sepihak, tanpa adanya penjelasan yang jelas. Banyak pengemudi mengeluhkan hanya menerima Rp50.000, jumlah yang dianggap jauh dari layak.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris LMP Kepri yang juga Ketua Solidaritas Ojol Batam (SOBAT), Bang Wahyudi, menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan aplikator online.
“Saya sangat menyayangkan kebijakan para aplikator terkait BHR yang diberikan kepada pengemudi ojek online. Jumlah yang diberikan sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi,” ujarnya.
Menurut Wahyudi, kondisi ini menunjukkan bahwa aplikator tidak memanusiakan pekerjanya. Ia pun meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap aplikator yang tidak menjalankan arahan Presiden serta kebijakan dari Kemenaker terkait BHR.
“Jika pemerintah tidak segera bertindak, maka Laskar Merah Putih yang akan turun langsung mengambil tindakan tegas terhadap aplikator tersebut,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan logika di balik besaran BHR yang diberikan.
“Para driver telah bekerja bertahun-tahun, menghasilkan pendapatan miliaran rupiah bagi aplikator. Namun, apresiasi yang mereka terima hanya Rp50.000. Bahkan, jika ada yang menerima lebih, tetap saja tidak masuk akal,” tambahnya.
LMP Kepri saat ini masih mendalami permasalahan ini dan terus melakukan investigasi dengan mengumpulkan berbagai laporan dari para driver online. Mereka juga siap mendampingi para driver dalam memperjuangkan hak-haknya.
Selain masalah BHR, banyak pengemudi juga mengeluhkan aturan dan kebijakan yang dibuat secara sepihak tanpa diskusi dengan para driver. Beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa meskipun sering diajak berdiskusi atau pertemuan (kopdar), keputusan akhir tetap diambil tanpa kesepakatan bersama. Hal ini membuat banyak driver merasa kecewa.
“Saya berharap teman-teman dan keluarga besar Laskar Merah Putih di seluruh Indonesia dapat bersatu dalam memperjuangkan keadilan bagi para driver online. Jangan sampai para pengusaha seenaknya berbisnis tanpa memikirkan kesejahteraan pekerjanya,” pungkas Wahyudi.
